Bupati Winarti Keluarkan Kebijakan Cegah Virus Covid-19

Tulang Bawang, Harian Koridor.com-Bupati Tulangbawang, Provinsi Lampung Winarti menerapkan beberapa langkah kebijakan terkait antisipasi dan pencegahan Virus Corona (COVID-19) di kabupaten setempat. Kebijakan yang diterapkan yaitu melakukan pembatasan akses keluar masuk wilayah tersebut.

Pemkab Tulangbawang juga akan melakukan pemeriksaan di pintu keluar masuk kabupaten ini.

“Ya, kami akan menerapkan kebijakan pembatasan dan pemeriksaan akses keluar masuk wilayah Tulangbawang. Sekarang memang belum ada kasus positif COVID-19 di Tulangbawang, tapi kami tidak mau kecolongan,” kata Winarti, Senin(30/3/20).

Menurutnya, wilayah Tulangbawang yang berada di perlintasan Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera menjadi sangat rawan penularan COVID-19.

Karena itu, Pemkab Tulangbawang melalui satgas COVID-19 akan mendirikan sekitar sepuluh pos dan portal di titik perbatasan masuk wilayah antara Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, Mesuji, dan pintu keluar Tol Menggala.

Pada titik didirikannya pos-pos tersebut, nantinya akan dilaksanakan pelaporan dan pemeriksaan serta penyemprotan terhadap kendaraan maupun individu yang akan masuk ke wilayah Tulangbawang.

“Orang yang masuk dan orang luar yang akan tinggal di Tulangbawang wajib melapor di pos masuk untuk dicek kesehatannya dan keterangannya secara detail,” ujarnya pula.

Winarti menjelaskan, kegiatan kemanusiaan ini memerlukan gotong royong dari seluruh instansi vertikal yang ada.

Sebelum diberlakukan pembatasan dan pemeriksaan keluar masuk, pemerintah kabupaten akan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di seluruh wilayah.

“Pemerintah, forkopimda, dan pihak perusahaan akan bergerak dengan rakyat untuk bersama gotong royong memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Tulangbawang,” katanya lagi.

Winarti juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Jika terlaksana dengan baik, Tulangbawang akan menjadi kabupaten/kota pertama di Lampung yang menerapkan kebijakan ini.

“Sistem ini tetap memperbolehkan petani, pedagang, buruh harian untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetapi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menjalankan maklumat Polri,” ujarnya pula. (Ant).