Joko menjelaskan dengan perda ini bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan masalah konflik dengan bermusyawarah dan mufakat.
"Masyarakat bisa melakukan rembug desa, ini bisa menjadi semacam payung hukum atau hukum adat masyarakat dan harus ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat mulai dari desa, diteruskan ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat, mana kala persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan pda level bawah, " jelasnya.
"Warga tetap menjalankan shalat lima waktu saja dengan berwudhu. Itu sudah bersih lima kali dalam ibadah umat Islam, " ajaknya
Sementara itu, Danramil Pulau Panggung, Kapten Tuparno menambahkan perda ini bisa membuat
efek jerah bagi masyarakat dalam hukum jika terjadi masalah konflik.
"Jadi TNI kewajiban melaksanakan pembinaan masalah ideologi di masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, " kata dia
Selanjutnya, ia meminta masyarakat
harus bersatu dan melaksanakan tugas bersama, bagaimana tidak ada lagi konflik di masyarakat kita. Bangsa Indonesia beranekaragam suku, adat , dan agama, jadi bersama-sama menjalankan kerukunan bersama, " pintanya
Terpisah, Kepala Pekon Ngarip, Rio Setiajit berterima kasih atas kehadiran Anggota DPRD Lampung selaku mewakili masyarakat kita dalam memberikan pemaparan perda ini.
"Sesuatu hal yang penting bagi kita dengan Perda ini bisa membantu masyarakat tahu tentang konflik. Semoga kedepannya warga Pekon Ngarip selalu rukun dan menjalin silaturahmi dengan baik tidak ada konflik, " tuturnya. (*).
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar