Masyarakat Pertanyakan Kinerja Dewan DPRD Kota Metro Selalu Sepi - Harian Koridor

Breaking

Home Top Ad

DINKES

Post Top Ad

Pasang Iklan Anda di Harian Koridor

Minggu, 01 Maret 2020

Masyarakat Pertanyakan Kinerja Dewan DPRD Kota Metro Selalu Sepi


Metro, Harian Koridor.com-Dari hasil pantauan yang didapat  Harian Koridor penghuni gedung megah ini, sepi dan sunyi. Yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Senin pagi, (02/03/2020). Ditinggalkan para wakil rakyat, bermacam alasan seperti. Dinas Luar (DL) atau Kunjungan Kerja (Kunker) atau tanpa kabar sama sekali dimana mereka berada.
Selain para anggota terhormat pilihan rakyat itu enggan dipublikasikan, setiap ada kunjungan luar daerah. Wakil Rakyat sama sekali tidak mengeksposnya,  se­hingga masyarakat tidak tahu pasti apa yang dilakukan wakil rakyat itu.

"Memang sejak beberapa minggu bahkan beberapa bulan ini. Ada anggota dewan jarang hadir, paling kalau hadir yang banyak ketika ada agenda paripurna saja, kalau sehari-harinya sepi,"kata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja disekretariat DPRD Kota Metro, yang tidak ingin namanya disebutkan.

 Ironisnya lagi rapat badan musyawarah ( banmus), rapat komisi, rapat kerja dengan SKPD, dan rapat pembahasan anggaran dilakukan secara tertutup.

Kalangan Anggota selain berdalih melakukan kunker dalam rangka tukar pendapat terkait tugas dan kinerja ang­gota komisi dengan DPRD lainnya, mereka juga beralasan untuk peninggkatan wawasannya.

Semenjak dilantik, tahun yang lalu, masyarakat menilai kinerja anggota DPRD Kota Metro, periode 2019-2024 pilihan rakyat. Belum terasa manfaatnya kehadiran mereka, itu yang dirasakan oleh masyarakat selama ini.

Salah seorang tokoh masyarakat Metro, Hamid Syaipul, terkenal tegas dan berwibawa ini, mengaku heran dengan orang-orang pilihan rakyat itu.

Menurutnya, setiap ada pergantian anggota dewan tidak ada perubahan kearah  yang lebih baik. Bahkan cendrung memburuk. DPRD lalu dan periode kali ini sama aja, lebih suka menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

"Anggota dewan itu, amanah dari warga Kota Metro, jadi kalau kantor dewan sering sepi, memang kurang baik. Bilamana ada masyarakat yang akan mengadu persoalan terjadi dilingkungan mereka, atau pun untuk menyampaikan aspirasinya, tentunya sangat kecewa, karena kantor dewan sepi,"ujarnya kesel.

Sebutnya lagi, yang katanya studi banding, konsultasi dan kegiatan lainnya belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah.

 "Anehnya, setiap kegiatan  yang dilakukan
 DPRD tidak pernah dipublikasikan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Apakah media yang tidak mau mem­publikasikan atau DPRD yang tidak mau atau tidak suka dipublikasikan. Ini tentunya menjadi pertanyaan ditengah-tengah masyarakat, ”ungkapnya lagi.

Ketua PWI Metro Abdul Wahab, dikantornya pagi ini, mengatakan kepada Harian Koridor. Juga sangat menyesali setiap kegiatan kunjungan kerja keluar daerah yang dilakukan anggota dewan itu tidak jelas hasilnya.
Memang ada aturannya, tetapi apa input outputnya dan tentunya ada dampaknya bagi Kota Metro.

“Kunker boleh saja, asalkan subtansinya jelas demi perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan jangan hanya sekedar plesiran saja,”sebutnya lagi.

Pimpinanan Umum Tapik Pun ini, menjelaskan, jika dikaji kunker dengan menggunakan uang negara, tentunya ada keseimbangannya, apakah yang dilakukan anggota ini, telah seimbang dengan dana yang dihabis kannya.

Maka dari itu DPRD sendiri, harus mempertanggung jawabkan ke masyarakat yang telah memilihnya, dan tentunya tidak hanya informasi sepotong saja yang diberikan kepada masyarakat terhadap hasil kunjungannya itu keluar daerah, tentunya hal itu perlu dipublikasikan melalui media.

“Selama ini kita melihat segala kegiatan keluar daerah yang dilaksanakan DPRD enggan dipublikasikan. Bahkan kegiatan yang bersifat diketahui masyarakat luas sering ditutupi. Kalau ada publikasi itupun hanya acara-acara besar saja, seperti  rapat paripurna dan agenda resmi lain­nya. Kalau rapat badan musyawarah ( banmus), rapat komisi, rapat kerja dengan SKPD, dan rapat pembahasan anggaran dilakukan secara tertutup, ”pungkasnya lagi. (Husni)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Anda di Harian Koridor

Pages