Kadis Kominfo Way Kanan Ikuti Web Seminar Terkait Implementasi Kebijakan - Harian Koridor

Breaking

Home Top Ad

DINKES

Post Top Ad

Pasang Iklan Anda di Harian Koridor

Rabu, 17 Juni 2020

Kadis Kominfo Way Kanan Ikuti Web Seminar Terkait Implementasi Kebijakan


Way kanan, Harian Koridor.com-Bertempat diruang kerjanya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan, Drs. H. Achmad Gantha, L’Ng., M.M mengikuti web seminar terkait implementasi kebijakan jaring pengaman sosial serta korrdinasi penyaluran bantuan sosial dalam penanganan covid-19, rabu (17/06/2020)

Plt. Kepala Badan Litbang Kemendagri Dr. A. Fatoni, M.Si, mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan harapan seluruh masyarakat mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 serta pemerintah daerah juga dapat menyampaikan kebijakan yang telah diambil dalam pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial dan penyaluran bansos, pemerintah telah mengeluarkan tiga program prioritas dalam menghadapi covid-19 yaitu, terkait keselamatan dan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pengamanan dampak ekonomi

“terdapat 6 jaring pengaman sosial yang diterapkan oleh pemerintah yaitu 1. PKH, 2. Kartu Sembako, 3. Kebutuhan Pokok, 4. Kartu Sembako, 5. Tarif Listrik serta 6. Tambahan Insentif Perumahan  MBR.

6 kebijakan ini terus di implementasikan dalam rangka menangani dan menghadapi pandemi covid-19, saat ini paling tidak masyarakat yang mengalami dampak secara langsung terhadap pandemi covid-19 kurang lebih 2.8 juta pekerja berdasarkan data per 13 april” Jleas Agus Fatoni

Kepala Badan Litbang Kemendagri juga menjelaskan kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan bantuan sosial dalam pelaksanaannya banyak mengalami tantangan, namun pemerintah dan pemerintah daerah terus melakukan inovasi dan trobosan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang timbul dalam implementasi kebijakan ini, beberapa regulasi telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penerapan kebijakan ini, dan daerah juga telah didorong untuk melakukan refokusing dan realokasi anggaran,

Deputi V KSP, Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum mengatakan semua jajaran pemerintah harus memegang teguh prinsif-prinsif good government, transparansi dan akuntabilitas. dan tujuannya adalah satu yaitu keselamatan seluruh rakyat baik dibidang kesehatan maupun sosial ekonomi.

untuk” mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus bergerak dengan cepat karena betul-betul situasinya bersifat extra ordinary dan memerlukan kecepatan dan ketepatan” Jelasnya

Kapusdatin Sekjen Kemensos Dr. Said Mirza Pahlevi, M.Eng, menjelaskan terkait dengan DTKS yang merupakan satu data dalam kesejahteraan sosial, mempunyai peran penting dalam jaring pengaman sosial ada 2 bansos yang berasal dari DTKS yaitu bansos reguler yang terbagi dalam PKH dan Kartu sembako sedangkan Bansos Khusus, dalam hal ini BST dapat berasal dari luar DTKS, jadi bansos khusus tersebut dapat berasal dari usulan daerah yang berada dari luar DTKS namun nanti harus di ajukan untuk masuk DTKS melalui pemda atau kemensos.(Ludi).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Anda di Harian Koridor

Pages