Terbukti, Rakyat Setempat Terbantu Program PKT Kementerian PUPR 2021 Kala Pandemi

Bandar Lampung, Harian koridor.com-Berawal dari sas-sus,  alias desas-desus ratusan pekerja lokal latar warga asal domisili setempat atau sekitar lokasi wilayah kerja proyek, turut dilibatkan dalam pengerjaan proyek pembangunan sektor konstruksi utamanya infrastruktur jalan dan jembatan ampuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) di sejumlah titik lokasi proyek di wilayah kabupaten di Bumi Ruwa Jurai Lampung, khususnya tahun anggaran ini.

Benar saja, bukan desas-desus ternyata, tapi cerita nyata. Seperti cerita Wagianto, salah satu warga di Lampung Tengah, pekerja lokal yang turut dilibatkan dalam pengerjaan fisik kegiatan proyek Paket Pekerjaan 2.4 dari Kemen-PUPR sumber pagu APBN 2021 ini.

Diketahui, ini proyek Kemen-PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Non Vertikal I dan II Provinsi Lampung. Terdiri pekerjaan padat karya, pengendalian tanaman, pembuatan drainase, pemeliharaan kinerja jembatan untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, sebagian Lampung Barat dan Way Kanan.

Pelaksanaannya, bersamaan masa kerja dengan pekerjaan sejenis Paket Pekerjaan 1.1 wilayah Tulang Bawang dan Mesuji.

Penelusuran, keterangan berarti berhasil didapatkan dari Iwan, selaku pengawas pekerjaan dari pihak PPK Paket Pekerjaan 2.4 tersebut. Kendati tak merincikan, Iwan menyebut, total terdapat sedikitnya 500-an warga lokal ber-KTP sekitar lokasi ikut jadi pekerja proyek di dua wilayah kerja tersebut. 

Adapun, paket pekerjaan diinisiasi langsung kementerian, dalam eksekusi pelaksanaan pekerjaannya mengadopsi pemberdayaan pekerja lokal sekitar wilayah kerja masing-masing dari kegiatan pekerjaan.

Terungkap, hal itu tidak terlepas dari arahan teknis dari pihak Kemen-PUPR dalam hal ini Ditjen Bina Marga SNVT I dan II Provinsi Lampung. Agar, memberdayakan pekerja lokal serta bahkan pengadaan material lokal. 

Tentu tetap mengacu prosedur pelaksanaan.

"Di masa pandemi ini paket kegiatan Kemen-PUPR ini lebih mengedepankan pekerjaan berbasis padat karya dengan semaksimal mungkin mempekerjakan para tenaga lokal," kata Iwan, Selasa (13/4/2021) mengimbukan pula ratusan pekerja lokal itu bekerja untuk ragam spesifikasi jenis pekerjaan.

Ini dilakukan agar ada stimulus ekonomi bagi warga masyarakat sekitar dan bisa dirasakan langsung. "Namun begitu, kami dari sisi pengawasan tetap tegak lurus agar proses dan kualitas hasil kerja pekerjaan dari pelaksana di lapangan dilakukan sesuai prosedur,” urai Iwan, diiyakan oleh Andika, sejawat pengawas dari pihak PPK Paket Pekerjaan 1.1, di kesempatan yang sama.

Ngomong-ngomong, kemana Wagianto tadi? Ini dia. Dia terbuka mengakui turut senang, dia bersyukur, dan --manusiawi-- sekaligus dia berharap. “Dengan kami warga lokal ini dilibatkan dalam pekerjaan ini, tentu kami merasa senang. Bisa menyambung hidup yang lagi tak bagus, akibat pandemi seperti ini. Semoga Kemen-PUPR dan pelaksana kegiatan bisa terus adakan jenis pekerjaan seperti ini," tutur dia, di salah satu sudut titik lokasi proyek, di Lampung Tengah, Selasa. 

Seperti diketahui, Kemen-PUPR meluncurkan 

program padat karya tunai (PKT) Kemen-PUPR melalui pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tak membutuhkan teknologi.

Disitat dari Antara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya di Jakarta, 9 Maret 2021 lalu berharap, manfaat program ini dapat langsung berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pascapandemi COVID-19.

Kemen-PUPR telah menggulirkan program PKT pada Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi anggaran Rp23,24 triliun untuk target menyerap sebanyak 1,23 juta tenaga kerja.

Tercatat, hingga awal Maret 2021 telah tersalur dana PKT sebesar Rp1,39 triliun atau 6 persen dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang.

Adapun pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Untuk program infrastruktur sumber daya air (SDA) berskema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dan menarget 386.159 tenaga kerja. Pelaksana, seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) Ditjen SDA Kemen-PUPR di 34 provinsi.

Di bidang jalan dan jembatan, Kemen-PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Kemudian, bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp5,29 triliun, ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja.

Lalu, anggaran PKT Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi (bantuan stimulan perumahan swadaya/BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada TA 2021 dialokasikan Rp4,11 triliun, dilaksanakan lewat peningkatan kualitas rumah swadaya.

"Selain mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19," ujar Menteri Basuki kala itu.

Bagi publik, redaksi meyakini para pembaca tentunya juga sependapat, macam ini harus jadi tradisi baik kedepan. Bukan begitu, Sidang Pembaca? Selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan.(red)