Fahrizal mengatakan Sosialisasi Rencana Implementasi WBS ini merupakan bentuk implementasi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK-RI dengan Pemprov Lampung terkait Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Sosialisasi rencana implementasi WBS ini merupakan gambaran kuat komitmen Bapak Gubernur dalam implementasi kesepakatan tanpa ada keraguan dalam melaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara yang tepat," ujar Fahrizal.
Ia menyatakan harapannya agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Untuk itu, Fahrizal mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk berpartisipasi menerapkan WBS.
"Kita harapkan terciptanya budaya good governance yang betul-betul bersih," ujarnya.
WBS sendiri merupakan sistem yang menguji atau memvalidasi bentuk-bentuk laporan sebagai bentuk penanganan pengaduan masyarakat atau WBS terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (TPK).
WBS merupakan serangkaian prosedur yang disusun untuk menerima dan menangani dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti secara profesional, transparan, akuntabel dan mengutamakan kerahasiaan.(red)
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar