“Persoalan ini sebenarnya bukan hanya persoalan pusat pemerintah daerah atau para penegak hukum. Tapi di sini juga harus diketuk kepedulian atau tanggungjawab dari aparat perangkat desa seperti kelurahan dan lainnya,” katanya pada konferensi pers penangkapan dua tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Polda Lampung, Rabu(9/3).
Dia melanjutkan perlu adanya kepedulian dan tanggungjawab dari perangkat desa lantaran calon pekerja yang akan berangkat tentunya melalui administrasi yang dikeluarkan perangkat desa.
Selain itu, lanjut dia, perlu adanya sosialisasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di tingkat desa.
“Administrasi yang dikeluarkan desa dengan tujuan agar dapat mengetahui siapa saja dan berapa orang yang akan mengadu nasib. Untuk BP2MI juga jangan hanya melakukan sosialisasi ke tingkat provinsi atau kabupaten tapi juga ke tungkat desa,” kata dia
Aprilliati menambahkan DPRD Lampung sendiri ke depan akan melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menerangkatkan calon pekerja ke luar negeri.
“Saya miris melihat perkara ini, apalagi tersangkanya adalah perempuan. Oleh karena itu, ke delan kita akan terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Saya yakin masih ada yang seperti ini, namun belun apes saja,” kata dia lagi.
Sebelumnya, Polda Lampung bidang Ditreskrimum menangkap dua tersangka pelaku TPPO. Dua tersangja tersebut berinsial SPA yang merupakan seorang ASN dan LW.
Kedua tersangka tersebut ditangkap saat berada di Jalan Skekarno Hatta, Labuhan Dalam, Kota Bandarlampung.
Keduanya memiliki peran masing-masing. Untuk tersangka SPA berperan membiayakan seluruh administrasi san merekrut calon pekerja. Sedangkan peran LW bertugas memberangkatkan calon pekerja ke Singapura dengan modus berwisata.
Dalam perkara tersebut, Polda Lampung mengamankan barang bukti nerupa dokumen sembilan paspor calon pekerja migran Indonesia, dokumen keberangkatan tiket bus Lampung menuju Ponorogo, dokumen surat tugas yang tidak terdaftar, dokumen kontrak kerja dari perusahaan terkait, dan dokumen keberangkatan menuju empat daerah. desa lebih peduli dan tanggungjawab terhadap calon pekerja migran
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Bidang Perempuan dan Anak akan, Aprilliati mengatakan, perlu adanya kepedulian dan tanggungjawab lebih perangkat desa terhadap calon Pekerja migran.
Aprilliati menambahkan DPRD Lampung sendiri ke depan akan melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan calon pekerja ke luar negeri.
“Saya miris melihat perkara ini, apalagi tersangkanya adalah perempuan. Oleh karena itu, ke delan kita akan terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Saya yakin masih ada yang seperti ini, namun belun apes saja,” kata dia lagi.
Sebelumnya, Polda Lampung bidang Ditreskrimum menangkap dua tersangka pelaku TPPO. Dua tersangja tersebut berinsial SPA yang merupakan seorang ASN dan LW.
Kedua tersangka tersebut ditangkap saat berada di Jalan Sukarno Hatta, Labuhan Dalam, Kota Bandarlampung.
Keduanya memiliki peran masing-masing. Untuk tersangka SPA berperan membiayakan seluruh administrasi san merekrut calon pekerja. Sedangka peran LW beetugas memberangkatkan calon pekerja ke Singapura dengan midus berwisata.
Dalam perkara tersebut, Polda Lampung mengamankan barang bukti nerupa dokumen sembilan paspor calon pekerja migran Indonesia, dokumen keberangkatan tiket bus Lampung menuju Lonorogo, dokuken surat tugas yang tidak terdaftar, dokumen kontrak kerja dari perusahaan terkait, dan dokumen keberangkatan menuju empat daerah.(red)
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar