Pemkot Kota Metro Siap Terapkan E-Government

Metro, Harian Koridor.com-Pemerintah Kota Metro secepatnya merealisasikan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan E-Government.

Hal tersebut dikatakan Walikota Metro Wahdi saat audensi bersama Tim SPBE Kota Metro dan Tim SPBE Bappeda Provinsi Lampung, di ruang kerja Walikota Metro, Kamis (24-3-2022).

Dikatakan Wahdi, SPBE atau yang lebih dikenal dengan E-Government, di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, menjadi fokus utama pemerintah untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas bagi masyarakat.

“Untuk mewujudkan percepatan implementasi  SPBE di seluruh instansi pemerintah. Bukan hanya di Kominfo yang bergerak, melainkan seluruh instansi juga harus berperan,” kata dia.

Menurut Wahdi, untuk menjamin jalannya sistem pemerintah yang ideal bagi masyarakat Kota Metro, pihaknya menerapkan sistem e-government yang terintegrasi dari seluruh instansi kantor pemerintahan di Kota Metro.

Dijelaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro, Subehi, sistem E-Government yang diterapkan di Pemkot Metro terdiri dari E-SDM.

Aplikasi itu mengintegrasikan sistem kepegawaian ASN Pemkot Metro. Ke depan, Pemerintah Kota Metro akan mengaplikasi Kartu Metro Ceria di masyarakat.

“Mengelola e-Government baik di daerah menghadapi tantangan yang sangat besar seperti kelembagaan. Sehingga diperlukan dukungan dan komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfo dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Kadis Kominfo.

Selain itu, lanjut Subehi, terkait pengelolaan nama domain, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Pemerintah wajib menempatkan servernya di dalam negeri, menggunakan IP alokasi Indonesia dan menggunakan DNS domain .id,” jelasnya.

Dijepaskan oleh Tim SPBE Bappeda Provinsi Lampung, Syopiansyah Jayaputra. Reformasi birokrasi harus berhasil dengan indikator penunjangnya juga harus terpenuhi secara baik.

Pemerintah Kota Metro harus memenuhi sejumlah indikator tersebut guna mensukseskan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pemerintah pusat itu. Salah satunya, SPBE yang dijalankan dengan berbagai program dan evaluasi.

“Dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel, maka diperlukan proses, tahapan dan mekanisme perencanaan yang baik berdasarkan skala prioritas. Sehingga pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistik akan terlaksana secara optimal,” ujarnya.

Menurut Sopiyansyah, keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Terlebih tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik sangat dibutuhkan, agar siap untuk memasuki era digital dan dunia cyber. Aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik.

Menurut dia, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam memberikan layanan pada pengguna SPBE. Pembangunan manajemen layanan SPBE sebagai rangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif efisien, berkesinambungan dan berkualitas.

Disampaikannya pula, komitmen bersama agar nantinya dalam evaluasi, hasil penilaian indeks inovasi minimal memperoleh nilai baik. (Husni)