Prinsip Pemerintahan Adalah Kesejahteraan Masyarakat - Harian Koridor

Breaking

Home Top Ad

GIZI

Post Top Ad

Rabu, 16 Maret 2022

Prinsip Pemerintahan Adalah Kesejahteraan Masyarakat


Pringsewu,Harian Koridor.com-Prinsip adanya pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingganya apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.


Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pringsewu Dr.Fauzi pada kunjungan dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahan se-Kecamatan Pringsewu di Kantor Camat Pringsewu, Rabu (16/03).


Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Hasan Basri, S.E., M.M. yang sekaligus menjadi pembina apel pagi aparatur, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Relawan, S.E., KaBapenda Waskito JS, S.H., S.I.P., M.H., Kadis PM-PTSP Ihsan Hendrawan, S.H., M.H., Sekdis PMP Tri Haryono, S.I.P., Camat Pringsewu Moudy Ary Nazolla, S.S.T.P., M.H., KUPT Puskesmas Pringsewu dan Rejosari, serta para kapekon serta lurah se-Kecamatan Pringsewu.


Wabup Pringsewu mengajak seluruh aparatur baik kecamatan maupun pekon dan kelurahan untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


 "Pada kesempatan ini, saya mengharapkan para kepala pekon dan lurah, selain kapekon dan lurah harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya, juga supaya di setiap pekon dan kelurahan terdapat unit pengelola zakat atau amil zakat. Hal ini juga untuk menunjang kepentingan masyarakat atau umat di pekon dan kelurahan setempat", katanya.


Selain itu, wabup juga menginginkan di setiap pekon terdapat pasar. Pengertian pasar di sini bukan melulu terdapat kios-kios atau menunjukkan tempat atau bangunan pasar. Melainkan, adanya kegiatan transaksi oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. 


"Hal tersebut Bisa di lapangan atau dimanapun dengan waktu yang telah ditetapkan, misalnya pasar kuliner, pertanian dan lain sebagainya. Masyarakat yang menciptakan, sementara pemerintah daerah yang akan mengaturnya", ujarnya.(*) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages