Ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar, salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan kinerja pemerintah agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Tugas DPRD jelas, pengawasan supaya setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tak terkecuali dengan dana Covid. Kami akan mengawasi penerapannya.
Dia menilai, upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Metro cukup efektif.
"Sudah cukup baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa efektif dan efisien serta tepat sasaran," ujarnya.
Dia menghimbau dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran Covid-19 yang dilakukan Pemkot Metro agar berpedoman pada peraturan yang berlaku.
"Pengalokasiannya agar hati-hati. Kita semua tidak ingin di kemudian hari ada masalah dalam penganggaran Covid-19 ini," lanjutnya.
Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya belum menerima informasi maupun koordinasi dari Dinkes Kota Metro terkait anggaran yang dikelola satuan kerja bidang kesehatan tersebut.
"Belum dapat tembusan terkait anggaran Rp 46 miliar itu, apalagi anggaran yang dikelola Dinkes, tapi tetap kami akan lakukan pengawasan penggunaannya," katanya.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (DPRD) sahkan Rencana Belanja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2020, dalam sidang rapat paripurna yang digelar di gedung Dewan setempat.
Dalam kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif anggaran APBD-P 2020 direncanakan akan difokuskan pada penanganan penangulangan Covid-19 di Kota Metro.
“Rencana Belanja Perubahan (RBP) APBD-P Tahun Anggaran 2020 Kota Metro akan difokuskan untuk penanganan Covid-19,” ucap Achmad Pairin, Wali Kota Metro saat Paripurna pembahasan APBD-P TA 2020 di Ruang Sidang DPRD Metro, belum lama ini.
Wali Kota Metro Achmad Pairin menerangkan, terkait kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Kota Metro belum bisa dikatakan aman lantaran munculnya kasus positif yang baru muncul.
“Atas kemunculan kasus baru tersebut, maka perlu adanya peningkatan belanja pada bidang kesehatan demi mencegah dan pengamanan Covid-19,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Pairin, anggaran perubahan APBD juga difokuskan pada penyediaan jaring pengaman sosial. Seperti, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19, penanganan dampak ekonomi, pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan menyesuaikan kebijakan tatanan normal baru dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. (ADV).
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar