Kegiatan ini didikuti oleh sekitar 100 orang peserta terdiri dari GPAI yang tergabung dalam organisasi profesi: Pengurus FKG KKG MGMP SMP SMA SMK Provinsi Lampung, Ketua DPD AGPAII Kabupaten/Kota, dan FKG KKG MGMP SMP SMA SMK SLB Kabupaten Kota se Provinsi lampung.
Ketua DPW AGPAII Provinsi Lampung-Zainal Abidin menyampaikan: agenda penting pertemuan ini disamping lima agenda sebagaimana tertera dalam banner adalah persoalan pengangkatan guru PAI baik di SD SMP SMA SMK SLB. Saat ini GPAI sudah banyak yang pensiun sementara pengangkatan GPAI belum sesuai dengan kebutuhan. Di Lampung ada sekitar 8000 GPAI sekitar 5000 GPAI adalah tenaga honorer dengan gaji dari Rp 300.000,- sampai Rp 1 Juta hususnya disekolah negeri. Dan setiap tahun akan bertambah GPAI yang akan pensiun. Sementara yang lulus Pre tes PPG dan kuota PPPK sangat terbatas. Zainal memohon kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk Pendidikan Profesi Guru. Berdasarkan informasi dari sekretaris Ditjen Pendidikan Islam tahun ini GPAI memiliki tiga sumber dana untuk pelaksanaan PPG yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Lembaga Pengelola dana Pendidikan (LPDP). Ungkapnya.
Acara di buka oleh Marwansyah Kabag TU Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dalam sambutannya sesaat sebelum membuka acara ia mengatakan AGPAII adalah rumah besar GPAI para pejabat terkait agar dapat menempatkan GPAI secara porposional. Ketika GPAI berbicara atas nama AGPAII maka posisinya sebagai mitra yang harus didengarkan suaranya, pada saat sebagai guru dengan tupoksinya maka GPAI sebagai bawahan yang harus dibina. Ia berpesan agar guru PAI di Sekolah tetap optimis menjalankan amanah terutama yang masih honor, dan mendukung upaya AGPAII untuk terus menyuarakan kekurangan guru PAI. Kemenag telah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar merespon persoalan pendidikan didaerah masing-masing. Pengangkatan GPAI disekolah adalah kewenangan pemerintah daerah. Pembinaan dan sertifikasi menjadi kewenangan kementrian agama. Pemerintah daerah idealnya memberikan porsi anggaran untuk PPG GPAI dan pengangkatan guru PAI melalui kuota PPPK. Dengan mendasarkan kebutuhan guru sesuai Standar Nasonal Pendidikan. Mengaihiri sambutannya Marwansyah menegaskan: GPAI disekolah adalah anak kandung Dinas Pendidikan sekaligus anak kandung Kementerian Agama jangan ada asumsi sebagai anak tiri atau anak angkat dari Kementerian Agama. Jangan pernah lelah untuk koordinasi dengan dua lembaga yang terkait langsung dengan GPAI, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian agama. Pungkasnya.
Selama acara berlangsung peserta mengikuti acara dengan antusias banyak pertanyaan yang diajukan pada setiap sesi. Narasumber kegiatan adalah: Winarno,MPd.I - Kurikulum Merdeka, Apprilia Widiyastuti, S.Pd.I., - Ekonomi Syariah, Asmaroni, M.Pd.I - Lampung Mengaji, Nurhayati Wakhidah,M.Pd.I., - Sejarah Visi Misi AGPAII, Rista Yusmayanti,S,Ag., - AGPAII Digital, Persiapan Kongres AGPAII- Zainal Abidin,M.Pd. Sosialisasi Moderasi Beragama disampaikan oleh Plt Kabid PAPKI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
Ketua Pelaksana kegiatan ini Asep Buldani, M.Pd.I saat ditemui media mengatakan Kegiatan ini terlaksana atas dukungan yang luar biasa dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi lampung, mewakili GPAI dan AGPAII menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini dengan tanpa hambatan dan rintangan,"Ungkapnya.(*)
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar