Dalam laporannya kepala Dinas Perikanan yang dibacakan Kabid KP3K Provinsi Lampung, Chandra Murni menyampaikan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada kita terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Murni melanjutkan, dengan terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah banyak membawa perubahan kewenangan baik di kabupaten kota, Provinsi maupun pusat mulai dari kewenangan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 mil awalnya di kabupaten/kota beralih kewenangan kepropinsi hingga 0-12 mil.
Dalam sambutannya Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Audi Marpi, S. Pd., MM membacakan sambutan Bupati Pesibar, berharap agar sosialisasi itu dimanfaatkan semua pihak agar bisa memahami tentang peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Saya harap dengan sosialisasi kita bisa memahami tentang Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sehingga kita bisa memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa merusk ekosistemnya,” ungkap Audi.
Dia melanjutkan, dengan telah dibentuknya perda Provinsi tentang itu diharapkan dapat bermanfaat bagi pemilik wilayah karena sudah memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Audi menjelaskan, Perda RZWP3K sendiri yaitu sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (wp-3-k) Provinsi Lampung, alat pengendali dalam pemanfaatan ruang laut, menjaga ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, rujukan pemanfaatan ruang laut (kepastian berusaha) dan, instrumen perlindungan kepentingan umum dan masyarakat.(red).
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar