Menurut Nunik, desa wisata menjadi salah satu langkah penanganan kemiskinan yang cenderung melanda warga di wilayah pedesaan. "Pengembangan desa wisata ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, karena di mana kemiskinan juga paling banyak di desa, padahal kekayaan ada di desa, SDM melimpah, tetapi kelompok kemiskinan didesa tidak turun dengan signifikan," ujar Wagub Nunik.
Nunik mengatakan pembangunan desa wisata nantinya tidak akan mengubah apa yang sudah menjadi ciri khas dari desa seperti dengan kekayaan alam dan segala yang dimiliki desa tersebut serta tetap menghargai local wisdom/kearifan lokal.
"Desa tersebut menjadi tujuan wisata tetapi tidak mengubah karakter asli desa tersebut. Masyarakat berkunjung kedesa menikmati yang ada didesa wisata tersebut dan mengenali desa seperti wisata edukasi atau belajar tentang apa yang ada didesa itu," katanya.
Pembangunan Desa Wisata ini, kata Nunik, menjadi penting untuk dikembangkan di Provinsi Lampung. Pasalnya Lampung terdiri dari desa-desa dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa.
Apalagi, sambung Nunik semua desa di Provinsi Lampung punya kelebihan, keunikan dan punya modal dasar. "Modal dasar itu tinggal disentuh untuk bisa dimanfaatkan menjadi kegiatan wisata, semuanya bisa dan memungkinkan," ujarnya.
Nunik menjelaskan bahwa tidak harus desa yang memiliki bekal panorama seperti pantai, gunung dan air terjun yang bisa dijadikan sebagai desa wisata, namun potensi keunikan daya tarik yang ada didesa lainnya bisa dijadikan sesuatu yang bisa menarik bagi wisatawan.
"Jadi tidak hanya desa yang punya panorama pantai, gunung dan air terjun, tidak selalu seperti itu, ini soal kreativitas saja karena semua desa pada intinya punya keunikan dan punya sesuatu yang bagus," katanya.
Ia menyebutkan untuk mengembangkan desa wisata kuncinya adalah bagaimana melakukan manajemen dengan baik mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) hingga Sumber Daya Manusia (SDM) serta melakukan inovasi yang ada didesa.
"Menurut saya kita bisa mulai dengan mengidentifikasi keunikan-keunikan yang ada didesa, identifikasi SDM yang memungkinkan untuk berkolaborasi memanage desa wisata dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkenan untuk mendukung. Kita bisa memulai mengerjakan apa yang ada disekitaran desa tersebut," ujarnya.
Selain itu, menurut Nunik juga dibutuhkan supporting system dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. "Pemerintah Daerah bisa berperan, seperti terhadap marketing, melatih SDM bagaimana menggerakkan desa wisata yakni menjadi pemandu wisata dengan menawarkan paket wisata, menyediakan homestay dan lainnya. Pemerintah Daerah juga bisa memberikan bekal keterampilan bagi para SDM desa wisata," katanya.
Apalagi, disampaikan Nunik, dalam rangka bonus demografi dan menjawab tantangan Era Revolusi Industri 4.0, SDM di desa harus siap dengan dibekali pendidikan dan keterampilan.
"Bicara bonus demografi paling banyak nanti dari desa, anak-anak muda angkatan kerja didesa banyak sekali, bonus demografi harus dimanage dengan baik dengan dibekali pendidikan dan keterampilan terutama dengan persaingan yang semakin ketat di Era Revolusi Industri 4.0," ujarnya.
Melalui kesempatan tersebut, Nunik menuturkan tidak menargetkan berapa jumlah desa wisata yang harus dibangun di Kabupaten/Kota dan tidak memaksa desa untuk menjadi lokasi pariwisata.
Menurutnya, tetapi lebih kepada bagaimana langkah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat didesa. "Kita membaca ini sebagai peluang untuk menaikkan kesejahteraan warga desa tetapi jangan paksa desa-desa untuk menjadi desa wisata," ujarnya. Seperti diketahui, pada tahun 2018 di Provinsi Lampung sendiri terdapat 85 Desa Wisata. (red).
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar