Menyikapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Heryana Romdhony mengatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan evaluasi mengenai hal tersebut.
Menurutnya, bantuan sosial dari Kementerian juga sudah diasistensi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia juga mengungkapkan ada beberapa orang yang belum dapat bantuan atau bantuan salah sasaran karena data yang tidak valid.
“Ini juga ada rencana bantuan diperpanjang bulan Juli sampai Desember setiap bulannya mendapat Rp300 ribu. Maka kita terus lakukan evaluasi,” katanya.
Dia memaparkan, data yang tidak valid atau salah sasaran disebabkan pendeknya waktu deadline laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020. Kabupaten/Kota belum siap merekap data, sedangkan pusat mendesak data segera dilaporkan agar bantuan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kemarin rekap data harus cepat, sementara data dari daerah lama laporannya, maka banyak data yang lama yang diluncurkan. Karena pakai data yang lama, maka ada masyarakat yang tercatat di DTKS tapi gak miskin lagi saat ini. Maka terlihat salah sasaran. Kedepan perbaikan data terus dilakukan. Update data jalan dan program juga berjalan,” katanya.
Sesuai rekapitulasi awal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020 yang dihimpun dari 235 Kecamatan di 15 Kabupaten/Kota se Bumi Ruwai Jurai pada 24 April 2020 kemarin terekap ada 994.303 Kepala Keluarga (KK) masyarakat yang kurang mampu. Dari rekapitulasi tersebut terdata jumlah penerima bantuan sembako ada 638.342 KK, jumlah yang belum mendapatkan program sembako ada 355.961 KK dan kuota penerima bansos tunai ada 330.007 KK.
“Dari data awal yang belum menedaptkan bansos kemarin, sampai saat ini sudah 328 ribuan yang sudah terealisasi,” kataya. (ant).
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar