DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus

Bandar Lampung,Harian Koridor.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus (pansus) terhadap pembahasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap hasil laporan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahun anggaran 2021 pada pemerintah provinsi Lampung.

Juru bicara (jubir) pansus, LHP DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mengatakan, penyampaian ini ditujukan kepada pemerintah provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Nantinya kita akan gelar Rapat Dengar Pendapat atau (RDP) bersama dengan panggilan khusus sebagai bentuk antara sesama unsur penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," katanya saat membacakan hasil pansus. Kamis (2/2).

Kemudian ia menjelaskan, hasil pansus LHP BPK RI DPRD Lampung meminta agar Dinas Kesehatan setempat segera membuat dokumentasi kertas kerja tentang perhitungan perencanaan alokasi vaksin dan logistik dengan menggunakan data yang akurat (Terupdate).

"Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Lampung harus segera membuat dokumentasi kertas kerja tentang perhitungan perencanaan alokasi vaksin dan logistik dengan menggunakan data yang akurat dan tepat," kata Juru Bicara Pansus LHP BPK RI DPRD Lampung Budhi Condrowati di Sidang Paripurna, Rabu (2/2).

Ia mengatakan hal tersebut patut dilaksanakan karena tujuannya baik yakni untuk mengetahui berapa banyak stok atau ketersediaan vaksin yang ada di Lampung termasuk vaksin yang akan kedaluwarsa.

"Data yang akurat misalnya data ketersediaan vaksin, data penerimaan logistik  per kabupaten/kota, jumlah sasaran wilayah per kabupaten/kota, data transaksi atau distribusi vaksin per kabupaten/kota,  kebutuhan vaksin terbaru dosis 1 dan 2, vaksin kedaluarsa dan data jenis vaksin apa saja yang digunakan (Berdasarkan kategori sasaran tertentu)," kata dia.

Kemudian, Diskes juga harus melakukan perencanaan dan monitoring pencatatan dokumentasi sehingga meningkatkan kapasitas dan kualitas teknis tenaga IT agar pendataan lokasi pengiriman atau pendistribusian vaksin update (akurat).

"Bukan itu saja perubahan anggaran belanja pada setiap OPD juga harus dilaporkan atau disampaikan ke DPRD atau pihak komisi terkait agar tidak ada miskomunikasi. Itu semua berdasarkan hasil kerja Pansus LHP BPK RI DPRD Lampung," ujar Budhi.

"Sekali lagi kami meminta kepada Pemprov Lampung dengan tegas untuk segera menindaklanjuti rekomendasi ini dengan upaya-upaya yang serius dan untuk menyampaikan kembali terhadap hal-hal yang sudah ditindaklanjuti," sambungnya.

Selain itu pansus LHP juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diskdikbud) Provinsi Lampung untuk melakukan koordinasi terkait kebijakan intensif Industri Dunia Kerja (IDUKA) dengan SMK yang mengakomodir ketentuan-ketentuan kerjasama PKL dan guru.

Dimana dari  IDUKA tersebut penyerapan lulusan SMK yang dilakukan oleh Diskdikbud bersama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga memudahkan siswa menerima pendidikan vokasi yang mudah dalam memasuki industri dan dunia kerja.

Selanjutnya melakukan koordinasi terkait dengan  penyediaan sistem yang informasi terkait PKL, pelatihan,dan bursa kerja yang berasal dari IDUKA yang dilaksanakan oleh dinas terkait, sehingga terciptanya jaringan yang memudahkan siswa  vokasi dalam melaksanakan pekerjaan dimana hal tersebut dapat menurunkan angka pengangguran di provinsi Lampung.

"kemudian melakukan evaluasi renstra vokasi dengan peta jalan vokasi dan industri unggulan provinsi yang dilakukan bersama dengan Bapenda Provinsi Lampung agar dalam pelaksanaannya dapat lebih menyentuh sasaran  kepada pendidikan vokasi serta meningkatkan mutu pendidikan vokasi sehingga memudahkan siswa menerima pendidikan vokasi dalam memasuki industri dan dunia kerja," tutupnya.(ADV).