Dalam audensi tersebut Wahdi, menyampaikan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan E-Government, di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, menjadi fokus utama pemerintah untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas bagi masyarakat.
“Hal ini dilakukan untuk mewujudkan percepatan implementasi SPBE di seluruh instansi pemerintah. Bukan hanya di Kominfo saja yang bergerak, melainkan di seluruh instansi juga harus berperan,” ungkapnya.
Untuk menjamin jalannya sistem pemerintah yang ideal bagi masyarakat Kota Metro, pihaknya menerapkan sistem e-government yang terintegrasi dari seluruh instansi kantor pemerintahan di kota Metro. Jelas Wahdi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Subehi, menjelaskan bahwa sistem E-Government yang diterapkan di Pemkot Metro terdiri dari E-SDM. Dimana aplikasi ini mengintegrasikan sistem kepegawaian ASN Pemkot Metro. Serta kedepannya Pemerintah Kota Metro akan mengaplikasi Kartu Metro Ceria di masyarakat.
“Mengelola e-Government baik di daerah menghadapi tantangan yang sangat besar seperti kelembagaan. Sehingga diperlukan dukungan dan komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfo dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Kadis Kominfo.
Subehi juga menjelaskan, terkait pengelolaan nama domain, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Pemerintah wajib menempatkan servernya di dalam negeri, menggunakan IP alokasi Indonesia dan menggunakan DNS domain .id,” tegas Subehi.
Syopiansyah Jayaputra Tim Bappeda Provinsi, juga mengatakan Reformasi Birokrasi kudu berhasil dengan indikator penunjangnya juga harus terpenuhi secara baik. Pemerintah Kota Metro
terus berupaya memenuhi sejumlah indikator tersebut guna mensukseskan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pemerintah pusat itu. Salah satunya, SPBE yang dijalankan dengan berbagai program dan evaluasi.
“Dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel, maka diperlukan proses, tahapan dan mekanisme perencanaan yang baik berdasarkan skala prioritas. Sehingga pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistik akan terlaksana secara optimal,” ujarnya.
Menurutnya keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Terlebih tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik sangat dibutuhkan, agar siap untuk memasuki era digital dan dunia cyber. Aspek keterbukaana, kuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik.
SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam memberikan layanan pada pengguna SPBE. Pembangunan manajemen layanan SPBE sebagai rangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif efisien, berkesinambungan dan berkualitas.
Disampaikan pula bahwa, komitmen bersama agar nantinya dalam evaluasi, hasil penilaian indeks inovasi minimal memperoleh nilai baik. “Semoga pembangunan dan peningkatan SPBE secara keseluruhan Kota Metro dan inovasi Kota Metro menuju predikat baik,” harap Sopiyansyah.(kf/hn)
.jpg)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar